Untuk memastikan pajak marketplace sesuai, cocokkan tagihan penjualan, rincian potongan, laporan pencairan, dan mutasi rekening berdasarkan nomor transaksi. Pisahkan pungutan pajak dari biaya platform agar setiap selisih dapat ditelusuri, bukan sekadar disesuaikan sampai saldo terlihat sama.

Tujuan panduan dan pedagang yang perlu memeriksa transaksi

Panduan ini ditujukan kepada pemilik usaha kecil yang menerima pembayaran melalui marketplace, yaitu lokapasar daring. Gunakan panduan untuk menyusun pemeriksaan internal, bukan menentukan kewajiban pajak individual tanpa melihat status usaha.

Prioritaskan pemeriksaan apabila Anda memiliki beberapa toko, mengikuti program promosi, atau menerima pencairan gabungan. Tujuan akhirnya adalah membuat jejak yang menghubungkan penjualan, pajak, biaya, dan uang masuk.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam siaran pers 1 Oktober 2026, menyatakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 mulai dilaksanakan pada tanggal tersebut. DJP menyebut empat penyelenggara: PT Shopee International Indonesia, PT Global Digital Niaga Tbk, PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia. (pajak.go.id)

Jangan menganggap semua pengurang pencairan sebagai pajak. Dalam pemeriksaan yang disarankan ini, Anda perlu menjawab pertanyaan berbeda: apakah penjualan benar, apakah pungutan benar, dan apakah dana sudah diterima?

Mulailah dengan memilih periode pemeriksaan dan menetapkan penanggung jawab. Untuk toko yang Anda kelola sendiri, tuliskan tanggal pemeriksaan serta transaksi yang masih memerlukan tindak lanjut.

Jika penjualan juga menggunakan pembayaran langsung, buat kelompok catatan tersendiri. Anda dapat memakai panduan pencatatan pembayaran QRIS sebagai bacaan pendamping tanpa mencampurkan kedua saluran transaksi.

Pastikan platform serta tanggal pelaksanaan pemungutan

Dokumen yang perlu disiapkan

Siapkan berkas asli sebelum menghitung ulang potongan. Gunakan periode unduhan yang sama agar perbandingan tidak mencampurkan transaksi dari rentang berbeda.

  • Laporan pesanan dan penjualan setiap akun.
  • Tagihan elektronik beserta dokumen pembetulan atau pembatalannya.
  • Rincian pungutan pajak dan biaya platform.
  • Laporan saldo serta pencairan dana.
  • Mutasi rekening penerima dana usaha.
  • Dokumen status perpajakan dan tanda terima penyampaiannya.

Menurut halaman edukasi DJP yang diperiksa pada 10 Oktober 2026, pedagang menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta alamat korespondensi. Mekanisme penyampaian informasi ditentukan masing-masing platform. (pajak.go.id)

  1. Periksa identitas akun dan pemberitahuan resmi. Cocokkan pemilik akun, identitas perpajakan, serta rekening usaha sebelum memeriksa nominal. Simpan pemberitahuan platform yang menjelaskan pelaksanaan pemungutan.

Gunakan 1 Oktober 2026 sebagai tanggal pelaksanaan yang diumumkan dalam siaran pers DJP, bukan informasi penundaan sebelumnya. Untuk transaksi yang melintasi pergantian tanggal, mintalah penjelasan platform apabila perlakuannya belum jelas. (pajak.go.id)

Jangan menetapkan periode pajak hanya berdasarkan tanggal uang masuk ke bank. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 menetapkan saat terutang ketika pembayaran diterima platform. (pajak.go.id)

Dalam lembar kerja, sediakan tanggal pesanan, pembayaran kepada platform, tagihan, dan pencairan secara terpisah. Pemisahan ini menjadi langkah pemeriksaan untuk menemukan selisih waktu tanpa langsung menyimpulkan ada kesalahan pungutan.

Pisahkan potongan pajak dari biaya layanan platform

  1. Kelompokkan setiap pengurang dana. Buat kolom tersendiri untuk pajak, komisi, biaya layanan, iklan, dan biaya program. Jangan menggabungkan semuanya dalam satu akun bernama potongan penjualan.

Menurut siaran pers DJP 1 Oktober 2026, tarif pemungutan PPh Pasal 22 adalah 0,5% dari peredaran bruto. Dasarnya tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). (pajak.go.id)

Karena itu, jangan mengalikan tarif dengan pencairan bersih setelah seluruh biaya. Cocokkan dasar pengenaan yang ditampilkan dalam tagihan dengan rincian transaksi terlebih dahulu.

Periksa juga siapa penerima penghasilan dalam setiap komponen. Lampiran PMK Nomor 37 Tahun 2025 membedakan penghasilan pedagang, perusahaan pengiriman, dan perusahaan asuransi; pengiriman oleh kurir toko dapat masuk penghasilan pedagang. (pajak.go.id)

Contoh berikut hanya latihan pencocokan. Asumsinya, dasar pengenaan sudah benar, pedagang memang dipungut, serta tidak ada PPN, PPnBM, pengiriman, pembatalan, atau penyesuaian lain.

table Contoh pemisahan pajak dan biaya untuk latihan. Catatan: angka ilustrasi; tarif pajak mengacu pada siaran pers DJP, 1 Oktober 2026. Komponen | Nilai Dasar pengenaan dalam tagihan | Rp1.000.000 PPh Pasal 22, tarif 0,5% | Rp5.000 Biaya platform, asumsi ilustrasi | Rp30.000 Dana bersih dari transaksi | Rp965.000

Dalam angka ilustrasi tersebut, jumlah pengurang tidak seluruhnya merupakan pajak. Biaya platform Rp30.000 harus memiliki penjelasan tersendiri dan bukan tarif aktual penyelenggara mana pun.

Untuk menilai penggunaan perangkat pencatatan, baca cara menghitung biaya otomasi proses usaha. Pertimbangkan waktu pemeriksaan dan kebutuhan kontrol sebelum membeli sistem tambahan.

Cocokkan transaksi, pencairan dana, dan bukti pemungutan

  1. Hubungkan transaksi dengan tagihan. Gunakan nomor pesanan sebagai penghubung, lalu tambahkan nomor tagihan dan akun toko. Hindari mencocokkan hanya berdasarkan nominal karena beberapa transaksi dapat memiliki nilai sama.

Menurut Pasal 12 PMK Nomor 37 Tahun 2025, tagihan elektronik dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22. Dokumen itu juga tetap memiliki kedudukan tersebut untuk transaksi yang dikecualikan dari pemungutan. (pajak.go.id)

Periksa nomor dan tanggal tagihan, nama platform, nama akun, serta rincian barang atau jasa. Pastikan nilai pajak masing-masing pedagang dapat diidentifikasi, bukan hanya total pajak seluruh pihak dalam transaksi. (pajak.go.id)

  1. Hubungkan pencairan dengan uang masuk. Susun daftar transaksi yang membentuk setiap pencairan, kemudian bandingkan hasilnya dengan mutasi rekening. Catat nomor referensi transfer jika tersedia dalam laporan.

Untuk latihan pemeriksaan saldo, gunakan persamaan: saldo awal ditambah penerimaan, dikurangi seluruh pengurang dan pencairan, menghasilkan saldo akhir. Tambahkan kolom penyesuaian apabila laporan platform menunjukkan koreksi.

Jangan memaksa seluruh penjualan suatu bulan sama dengan seluruh uang masuk pada bulan tersebut. Pisahkan transaksi yang belum cair sebagai daftar pemeriksaan, lalu cocokkan ketika pencairannya muncul.

Buat status kerja seperti sudah cocok, menunggu pencairan, menunggu dokumen, atau perlu klarifikasi. Status ini merupakan alat internal yang disarankan, bukan kategori resmi perpajakan.

Simpan berkas unduhan asli di samping lembar kerja. Jika Anda mengubah pengelompokan atau rumus, tuliskan alasannya agar pemeriksa berikutnya dapat mengikuti proses yang sama.

Periksa perlakuan pajak sesuai status pedagang

  1. Pastikan pungutan diperlakukan sesuai status usaha. Jangan menyimpulkan seluruh pedagang memakai PPh final hanya karena tarif pemungutan platform terlihat sama. Periksa bentuk usaha, jenis penghasilan, pilihan perpajakan, dan ketentuan peralihan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026, berlaku sejak 22 April 2026, mengubah ketentuan PPh final dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Peraturan tersebut mengatur kriteria wajib pajak dan ketentuan peralihan, sehingga omzet kecil saja tidak cukup menentukan kelayakan. (jdih.kemenkeu.go.id)

Untuk badan usaha, periksa ketentuan peralihan sesuai bentuk dan riwayatnya. PP Nomor 20 Tahun 2026 memungkinkan badan tertentu yang masih memenuhi ketentuan lama menggunakan skema final sampai masa berlakunya berakhir. (jdih.kemenkeu.go.id)

Menurut penjelasan DJP yang diperiksa pada 10 Oktober 2026, pungutan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak untuk pedagang dengan tarif umum. Untuk penghasilan final, pungutan menjadi bagian dari pelunasan PPh final sesuai ketentuan. (pajak.go.id)

DJP juga menjelaskan pengecualian pemungutan bagi orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam tahun pajak berjalan. Pedagang yang memenuhi ketentuan harus menyampaikan surat pernyataan bermeterai; pengecualian tidak cukup berdasarkan perkiraan omzet satu toko. (pajak.go.id)

Jika omzet melampaui batas tersebut, penjelasan DJP meminta surat pernyataan pembaruan paling lambat akhir bulan ketika batas terlampaui. Gabungkan catatan usaha dan konsultasikan kelayakan Anda sebelum mengubah perlakuan pajak. (pajak.go.id)

Jangan membayar kembali transaksi yang sudah dipungut tanpa memeriksa kewajiban sebenarnya. Namun, jangan pula menganggap seluruh kewajiban usaha selesai hanya karena platform sudah memungut pajak. (pajak.go.id)

Tangani selisih melalui kanal resmi dan simpan dokumen

  1. Telusuri selisih sebelum meminta koreksi. Kelompokkan masalah menjadi perbedaan waktu, perbedaan nilai, dokumen belum tersedia, atau status perpajakan belum sesuai. Pengelompokan ini merupakan metode kerja yang disarankan agar pertanyaan Anda lebih jelas.

Untuk perbedaan nilai, periksa harga, diskon, pengembalian barang, dan seluruh rincian pengurang. Untuk perbedaan waktu, telusuri tanggal pembayaran, penyesuaian saldo, serta referensi pencairan tanpa mengubah data asli.

Ajukan pertanyaan melalui pusat bantuan dalam akun resmi platform. Sertakan nomor pesanan, nomor tagihan, periode, nilai yang dipersoalkan, dan hasil hitungan Anda.

Mintalah penjelasan yang spesifik, misalnya komponen dasar pengenaan atau hubungan suatu pencairan dengan transaksi. Jangan hanya mengirim total selisih bulanan tanpa rincian pembentuknya.

Pasal 13 PMK Nomor 37 Tahun 2025 mewajibkan dokumen pembetulan atau pembatalan merujuk pada tagihan awal. Dokumen koreksi tersebut dihasilkan melalui sistem yang disediakan platform dan dipersamakan dengan bukti pemungutan. (pajak.go.id)

Simpan tagihan awal, dokumen koreksi, dan jawaban platform dalam satu kelompok berkas. Jangan menghapus tagihan awal hanya karena dokumen penggantinya sudah tersedia.

Apabila masalah menyangkut pengkreditan atau pelunasan pajak, konsultasikan kepada DJP atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Untuk laporan yang sudah disampaikan, gunakan panduan pembetulan SPT dan pemeriksaan pembayaran sebagai bacaan pendamping, bukan dasar koreksi otomatis.

DJP menjelaskan bahwa selisih lebih tertentu dapat diajukan melalui permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Hak tersebut memerlukan pemeriksaan ketentuan, bukan janji dana langsung kembali melalui platform. (pajak.go.id)

Biaya, waktu, dan kesalahan umum dalam rekonsiliasi

Mulailah dengan lembar kerja yang sudah Anda gunakan apabila kolomnya dapat menampung dokumen pendukung. Pisahkan anggaran pencatatan, biaya platform, dan pembayaran pajak agar biaya administrasi tidak mengaburkan hasil pemeriksaan.

Panduan ini tidak menetapkan biaya layanan atau durasi penyelesaian platform. Mintalah informasi tertulis dari penyelenggara, terutama untuk jadwal pencairan dan penanganan koreksi yang memengaruhi kas usaha.

Untuk mengatur waktu internal, lakukan pemeriksaan setelah laporan tersedia dan tinjau kembali sebelum menutup periode. Ini merupakan saran pengelolaan, bukan tenggat pelaporan pajak.

Kesalahan umum yang perlu dihindari

  • Menganggap pencairan bersih sebagai omzet tanpa menelusuri tagihan.
  • Menggabungkan pajak, komisi, dan biaya promosi dalam satu kolom.
  • Menyamakan tanggal pencairan dengan saat terutang pajak.
  • Memeriksa satu akun tanpa menggabungkan catatan usaha lain.
  • Memakai tagihan lama setelah terdapat dokumen koreksi.
  • Menutup selisih dengan angka penyeimbang tanpa penjelasan.

Hindari pula menyebarkan berkas transaksi kepada pihak yang tidak memerlukan akses. Untuk konsultasi awal, gunakan salinan terbatas dan tutupi informasi pembeli yang tidak relevan dengan masalah.

Jika Anda meminta bantuan tenaga profesional, jelaskan ruang lingkupnya terlebih dahulu. Bedakan pekerjaan pencocokan transaksi, penentuan status perpajakan, dan pembetulan laporan supaya hasil yang diharapkan tidak rancu.

highlight Jangan mengejar saldo yang sekadar sama Rekonsiliasi yang disarankan harus menjelaskan asal setiap selisih. Saldo yang cocok belum cukup jika pajak, biaya, atau dokumen koreksinya salah dikelompokkan.

Daftar periksa rekonsiliasi penjualan

Gunakan daftar berikut sebelum menyatakan periode pemeriksaan selesai. Beri tanda hanya setelah Anda memiliki dokumen atau penjelasan yang mendukungnya.

  • Identitas akun, pemilik usaha, dan rekening sudah diperiksa.
  • Pemberitahuan pelaksanaan pemungutan sudah disimpan.
  • Tagihan sudah dihubungkan dengan nomor pesanan.
  • Pajak sudah dipisahkan dari biaya platform.
  • Dasar pengenaan sudah diperiksa terhadap rincian transaksi.
  • Pembatalan dan koreksi sudah ditautkan ke tagihan awal.
  • Pencairan sudah dicocokkan dengan mutasi rekening.
  • Transaksi belum cair sudah masuk daftar pemantauan.
  • Perlakuan pajak sudah diperiksa berdasarkan status pedagang.
  • Pertanyaan terbuka memiliki penanggung jawab dan catatan tindak lanjut.

Untuk transaksi yang belum selesai, tuliskan masalah, dokumen yang kurang, dan pihak yang perlu menjawab. Jangan mengubah status menjadi sudah cocok hanya karena selisihnya terlihat kecil.

Buat ringkasan hasil pemeriksaan yang memisahkan transaksi cocok, dana belum diterima, dan persoalan perpajakan. Ringkasan ini menjadi bahan diskusi dengan pengelola keuangan atau pihak yang membantu pelaporan usaha.

Panduan ini membantu Anda menyiapkan catatan untuk pemeriksaan, bukan menggantikan konsultasi pajak individual. Penentuan final, kredit pajak, dan koreksi laporan tetap membutuhkan pemeriksaan ketentuan serta keadaan usaha Anda.

Langkah berikutnya adalah memilih satu periode dan mengumpulkan berkasnya tanpa mengubah data asli. Setelah itu, pisahkan pengurang, cocokkan pencairan, dan selesaikan pertanyaan terbuka melalui kanal resmi sebelum memakai hasilnya untuk pelaporan.